PENDAFTARAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Mendasarkan pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 169/PP.04.2-Kpt03/KPU/III /2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada:
    1. Tanggal : 1 s/d 6 Oktober 2020;
    2. Tempat : Kantor Panitia Pemungutan Suara di tiap-tiap Desa/ Kelurahan;
    3. Waktu : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB;
  • Calon Anggota KPPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. Warga Negara Indonesia;
    2. Berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 50 (limapuluh) tahun;
    3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun, tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
    6. Berdomisili dalam wilayah kerja TPS;
    7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
    8. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
    9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
    11. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
    12. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
    13. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas).

Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut :
a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

14. Sanggup menaati protocol kesehatan.

  • Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:
    a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
    b. Surat pernyataan:
    1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan
      cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    3. tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) Tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
    4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
    5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
    8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan.
  • Fotokopi ijasah sekolah menengah atas / sederajat atau ijasah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
  • Surat keterangan kesehatan;
  • Surat Pernyataan dapat membaca, menulis dan menghitung bagi pendaftar yang berpendidikan dibawah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  • Surat pernyataan Bebas Covid 19 dan tidak mempunyai riwayat penyakit penyerta;
  • Seluruh dokumen syarat pendaftaran disusun dengan rincian sebagai berikut:
    1. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Boyolali
      melalui PPS;
    2. 1 (satu) salinan sebagai arsip calon anggota KPPS.

 

PENDAFTARAN DAPAT MELALUI LINK INI

Boyolali, 1 Oktober 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

KETUA

TTD

ALI FAHRUDIN

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan